MASA DEPAN BALI SEBAGAI DESTINASI WISATA

Latar Belakang

Masa depan Bali sebagai destinasi wisata masih menyimpan harapan yang cerah dibalik carut marutnya pengelolaan kepariwisataan seperti yang kita lihat sekarang ini. Pengelolaan kepariwisataan Bali masih bersifat sendiri-sendiri oleh masing-masing kabupaten, sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah. Sementara itu, Bali yang merupakan pulau kecil dengan keberagaman atraksi wisata yang dimiliki semestinya memiliki sistem pengelolaan yang lebih terkordinasi dalam satu pintu, sehingga cita-cita untuk mewujudkan kepariwisataan Bali yang berkelanjutan dapat terwujud.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Liestiandre (2011) Saat ini Bali memiliki pesaing dengan produk sejenis yakni : Maldives, Phuket-Thailand, Palawan-Filiphina, Kerala-India, Hoi An-Vietnam, Penang-Malaysia, dan Hongkong. Preferensi wisatawan melihat bahwa yang menjadi keunggulan dari Bali sebagai destinasi wisata adalah variabel makanan dan minuman, variabel biaya hidup, dan variabel akomodasi dengan harga yang paling murah.Hal ini menunjukkan bahwa posisioning Bali di benak wisatawan merupakan destinasi wisata yang murah. Dalam pemasaran dikenal istilah “Price mean Quality” yang berarti harga mencerminkan kualitas. Terkait dengan uraian di atas, maka apabila Bali “dijual”dengan harga murah, maka kualitas produk pariwisata Bali adalah rendah. Hal ini berarti pula people mix  dari destinasi wisata Bali  terdiri dari wisatawan yang dominan berdaya beli rendah. Profil sosial ekonomik seperti ini tentunya akan menggeser wisatawan yang berdayabeli tinggi dengan kualitas produk yang tinggi pula.

Wisata murah yang terjadi di Bali juga mencerminkan konsep mass tourism, yang mengedepankan kuantitas daripada kualitas. Hal ini sangat menguras sumber daya yang ada (fisik dan non fisik) dan tentunya berdampak pada carryng capacity yang dimiliki Pulau Bali yang sangat terbatas. Seperti yang kita lihat saat ini kawasan Bali bagian selatan mengalami kemerosotan kualitas lingkungan hidup, seperti : kekurangan air bersih, banjir, kemacetan, dan polusi.

Pengembangan kepariwisataan di Bali saat ini sepertinya mengalami dilema yang tidak mudah untuk dilalui. Daya tarik Bali yang luar biasa membuat semua orang di seluruh dunia sepertinya ingin berinvestasi di Bali. Tidak heran, jika saat ini, harga tanah di kawasan Bali selatan meroket, sangat fenomenal dan sulit dibayangkan dengan akal sehat. Kondisi ini juga mendorong naiknya harga tanah di seluruh Pulau Bali. Kenaikan harga tanah sebagai akibat keberhasilan pengembangan pariwisata, ternyata mengakibatkan permasalahan tersendiri bagi masyarakat Bali. Ketimpangan pembangunan yang tidak merata, dimana “kue” pariwisata hanya dinikmati oleh sebagian kalangan investor luar Bali, membuat rakyat Bali miskin ditengah-tengah gemerlapnya pariwisata di kawasan Bali bagian selatan.

Kemiskinan yang dialami sebahagian rakyat Bali, mendorong mereka untuk menjual tanah mereka kepada “orang luar”. Kemiskinan disini, dapat berarti kemisikinan ekonomi, kemiskinan idealisme, kemisikinan kepercayaan diri, kemisikinan hati yang menjadi pemicu beralihnya kepemilikan tanah di Pulau Bali kepada investor. Diyakini, semakin lama, maka semakin sedikit kepemilikan tanah oleh penduduk asli Bali.

Dampak beralihnya kepemilikan tanah kepada investor tentunya sangat negatif sekali bagi ketahanan budaya yang merupakan faktor keunggulan daya saing yang  menjadi pembeda destinasi wisata Bali dengan destinasi wisata lainnya dalam kancah internasional. Sehingga, apabila suatu saat nanti, tanah Bali tidak dimiliki orang Bali lagi, maka dengan sendirinya pariwisata Bali akan punah.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka upaya-upaya apa saja yang sebaiknya dilakukan terhadap pengembangan kepariwisataan di Bali  yang berkelanjutan?

Pembahasan

Salah satu upaya yang paling penting untuk dilakukan, adalah dengan memperbaiki sistem pengelolaan pariwisata Bali menjadi sistem pengelolaan pariwisata satu pintu (One Island Tourism Destination Management), meskipun ini seperti utopia, namun apabila sistem pengelolaan kepariwisataan seperti yang terjadi saat ini yang berbenturan dengan sistem politk, maka akan sangat sulit mewujudkan Sustainable Tourism Development. Sebagai contoh kebijakan Gubernur Bali untuk “Zero Growth” terhadap pembangunan hotel di kawasan Bali Selatan dan wacana untuk menghentikan pembelian mobil baru sepertinya tidak berjalan dengan baik, yang disebabkan Bupati selaku pemegang otonomi pembangunan daerah tidak mendukung. Alternatif lain adalah pembentukan Badan Otorita Pengembangan Kepariwisataan Bali, yang memungkinkan pengembangan kepariwisataan dalam satu pintu.

Pariwisata yang bersifat multi disiplin, memang sebaiknya dikembangkan dengan pendekatan Sistemik, Holistik, Interdisiplin dan Participatory sehingga keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan yang diambil dalam pengembangan pariwisata mampu mewujudkan konsep keberlanjutan menjadi kenyataan dimana Bali kedepannya menjadi destinasi wisata yang memberikan kebahagiaan lahir batin bagi masyarakat Bali 

Dari sisi lingkungan pemasaran, berbagai macam tantangan dihadapi baik dari hal yang dapat dikendalikan maupun yang tidak. Sistem pengelolaan kepariwisataan Bali yang masih terpecah akan memberikan tantangan tersendiri terhadap controlable factor. Dibutuhkan sistem pengelolaan satu pintu, sehingga dapat menjawab tantangan yang dihadapi dengan baik.

Pendekatan relationship marketing diharapkan mampu meningkatkan efisensi anggaran pemasaran, karena untuk mendatangkan satu orang wisatawan dibutuhkan biaya enam belas kali lebih besar daripada membina hubungan dengan pelanggan untuk mempertahankan loyalitas pelanggan (wisatawan)

Kendala yang terjadi di Bali adalah belum sadarnya seluruh stake holder pariwisata  terhadap konsep relationship marketing. Dapat dilihat, masih adanya tindak kriminal terhadap wisatawan yang terjadi di Kuta, masih belum tumbuhnya sikap empati terhadap wisatawan yang berkunjung ke Kintamani dimana wisatawan “dipaksa”untuk membeli oleh pedagang acung, dan kesalahan-kesalahan yang dilakukan berulang-ulang terhadap hal-hal yang membuat wisatawan tidak nyaman.

3.    Positioning

Pada saat ini, posisi Bali di dalam persepsi wisatawan adalah tempat wisata yang murah. Namun sayang sekali, positioning ini bukanlah hal yang direncanakan oleh stakeholder pariwisata Bali yang mengharapkan pariwisata Bali dikembangkan dengan konsep yang berkelanjutan. Posisioning ini timbul, salah satunya karena di Bali terlah terjadi perang tarif  khususnya pada fasilitas akomodasi yang persaingannya pada titik jenuh. Ketidakpercayaan diri dan ketakutan untuk menjual Bali menjadi mahal oleh pemerintah (pemegang keputusan dan kebijakan) juga menyebabkan hal tersebut terjadi.

Masih tidak jelas atau tidak terencana, siapa yang menjadi segmen dan target pasar Bali yang mengakibatkan posisioning Bali dimata wisatawan muncul secara alami. Sesungguhnya hal ini dapat direncanakan dengan baik melalui sistem pengelolaan satu pintu. Jangan sampai kedepannya posisioning Bali sebagai tempat berwisata yang murah  terus berlanjut. Hal ini banyak menimbulkan dampak negatif.

Seharusnya pemerintah dan segenap stakeholder duduk bersama untuk menyusun perencanaan pemasaran Bali, dalam menetapkan positioning Bali. Harapan kedepannya adalah bagaimana memposisikan Bali sebagai destinasi wisata yang berkualitas atau bernilai yang dijual dengan harga yang mahal sebagai konsekuansi untuk mewujudkan kualitas.

Positioning Bali sebagai destinasi wisata yang berkualitas, bernilai dan mahal, tentunya akan mendatangkan wisatawan yang berkelas, berdayabeli tinggi dan mencintai lingkungan. Wisatawan jenis inilah yang seharusnya menjadi target pemasaran destinasi wisata Bal, karena akan memberikan dampak yang baik bagi keberlanjutan Bali sebagai destinasi wisata.

4.    Sustainability

Konsep keberlanjutan (sustainable) merupakan tantangan yang besar bagi stakehoderpariwisata Bali. Selama masih ada orang Bali yang menjual tanah/natah-nya kepada orang luar /investor, maka semakin jauh konsep sustainable ini terwujud. Kenyataannya praktek jual beli tanah masih marak dan semakin marak terjadi di Bali. Tidak ada kekuatan yang mampu menghentikan hal tersebut dan seolah-olah tidak ada yang merasa bertanggung jawab.

Meskipun demikian, konsep sustainability harus dapat dipahami dan dilaksanakan oleh setiap stakeholderpariwisata Bali. Kalangan pemerintah dan akademisi tidak boleh bosan mensosialisasikan konsep sustainableini kepada masyarakat dengan berbagai cara.  Sedikittidaknya apabila konsep sustainable ini sudah melekat pada kepala masyarakat Bali, maka lambat laun akan teraplikasi dalam kehidupan bermasyarakat.

5.    Tourism Destination Management

Pada Gambar 6 mengenai pengelolaan destinasi wisata dibutuhkan tiga pilar utama yakni : (i)Planning dan Management, (ii) Destination Development  dan (iii)Destination Marketing. Ketiga pilar ini belum berfungsi secara optimal di Bali, sehingga sampai saat ini dapat dirasakan menurunnya kualitas tamu yang datang (wisatawan berdaya beli rendah), kegagalan branding Bali Shanti,  dan munculnya posisioning Bali di benak wisatawan sebagai destinasi yang murah.Kedepannya diharapkan agar pengelolaan kepariwisataan di Bali harus lebih transparan dan jelas dalam menerapkan tiga pilar di atas (Gambar 6).

6.    Tourism Policy

Kebijakan pemerintah terhadap pengembangan kepariwisataan di Bali meliputi tujuh bidang seperti Gambar 6 di bawah ini :

Gambar 6

Kebijakan Pariwisata

Tujuh bidang tersebut melingkupi : (i)welcome/Greeting  yakni membangun sarana / prasaran komunikasi sehingga wisatawan yang datang merasakan sambutan yang hangat, misalnya membangun billboard di Bandara Ngurah Rai yang bertuliskan Wellcome to Bali, (ii) information yakni membangun sarana dan prasarana yang memudahkan wisatawan memperoleh informasi mengenai  obyek/daya tarik wisata yang dikunjungi, (iii)facilitation yakni membangun fasilitas-fasilitas wisata seperti sarana komunikasi,transportasi, akomodasi, (iv)Security, yakni pemerintah mengembangkan  sistem keamanan  pariwisata dengan menyiagakan polisi pariwisata bekerjasama dengan masyarakat setempat, ( v ) cooperation,  mengembangkan kerjasama dengan stakeholder pariwisata, misalnya mendidik pramuwisata dalam kursus sertifikasi pramuwisata, dimana penyelenggaraannya bekerjasama dengan HPI dan Sekolah Tinggi Pariwisata. (vi) infrastructure, membangun jalan, drainase, listrik, air yang menjamin terselenggaranya kegiatan pariwisata, (vii)cleanliness, menyediakan fasilitas kebersihan dan menjaga kebersihan.

Kesimpulan

Untuk mewujudkan masa depan kepariwisataan Bali sebagai sebuah destinasi wisata yang berkelanjutan, (i)maka dibutuhkan sistem pengelolaan destinasi dalam satu pintu yang memudahkan koordinasi dan tercapainya visi dan misi, (ii)pelaksanaan konsep sustainability oleh seluruh stakeholder,(iii)pengelolaan pemasaran pariwisata yang mampu menjawab perubahan pada lingkungan eksternal dan mampu mengelola lingkungan internal dengan baik sehingga mampu memposisikan Bali menjadi Destinasi yang berkualitas di benak wisatawan, serta mampu melaksanakan konsep relationship marketing untuk mempertahankan loyalitas wisatawan yang datang ke Bali. Hal tersebut harus didukung oleh kebijakan-kebijakan oleh pemerintah sehingga pelaksanaan menjadi terintegrasi dengan baik.